Comments on: identitas etnik, seberapa pentingkah?

By: e-one

e-one — Thu, 12 Feb 2009 02:41:31 +0000

hmmm … bahasan yang menarik. Nisa, art thou remember us?

By: nisa felicia faridz

nisa felicia faridz — Wed, 09 Apr 2008 03:17:13 +0000

yanwar…itu mah bukan komen, lo bikin di blogs lo sendiri kek =P
but thanks man, you always care about what i wrote and that’s also sweet war (and i am sober while writing this, ga kaya’ lo hahaha)

well, apa yang dilakukan indonesia tidak ubahnya dengan kebijakan pemerintah Thailand pada masa lalu (entah kapan tepatnya hahaha), di mana identitas cina memang didesak (dan kita mengkerucut kepada kasus cina nih ya?) untuk lebih menjadi “indonesian” daripada “chinese”. mengutip ucapan Dr. Sarjit “tidak akan sebegitu menjejaskan (dan saat ini gw pause untuk mikir “apa ya ‘menjejaskan’ dalam bahasa indonesia?!… merendahkan!) apabila orang india di malaysia mengutamakan identitinya sebagai Bangsa Malaysia daripada mengutamakan dirinya sebagai orang India…”
well, based on my reading, cultural values sangat berpengaruh kepada ‘etos kerja’ yang lo bicarakan, dan juga terhadap integrasi; selain daripada komposisi varian etnis-etnis itu.
penelitian di Malaysia (remind me to mention the researcher, soalnya artikelnya ada di kantor) menunjukkan bahwa etos kerja Cina lah yang bikin mereka diprediksikan akan menguasai Malaysia, maka kerajaan Malaysia ‘mengendalikannya’ dengan membuat berbagai kebijakan ekonomi dan pendidikan yang berpihak pada bangsa Melayu (kasarnya: dimanjain).
komposisi etnis. gw gatau di eropa perbandingannya gimana, tetapi di malaysia yang komposisi bumiputera (melayu + sabah sarawak) : cina : india secara kasar adalah 55:35:10, maka menurut gw ‘pecah dan perintah’ (maksudnya pecah2kan kaum jangan biarkan bersatu) yang dijalankan Inggris waktu dulu sudah waktunya direformasi. india yg menjadi minoritas (let alone the sikhs) terlihat lebih siap untuk berintegrasi, sebab mereka minoritas, naturally perilaku mereka berbeda dengan cina yang tidak terlalu signifikan berbeda dengan kaum melayu. siapapun, yang merasa berpeluang (karena punya massa dan power), secara politik (kayanya) akan desire to rule. dan driven by this desire ditambah dengan identitas mereka yg kokoh sebagai ‘chinese’ rather than ‘malay’, rasanya wajar kalau UMNO harus banyak bebenah strategi.

dan lagi2 saya mengutip asumsi logis dari Dr. Sarjit bahwa sistem politik di malaysia ambigu, di satu sisi mau berintegrasi, tapi di sisi lain partai2 di sini mengemban amanat untuk memajukan kaum masing-masing… dan mengokohkan perkauman (nah loh, gw tau nih ini istilah melayu, capek ah mikir bahasa indonesianya apa =P)

apakah demikian juga dengan minoritas di Eropa? i’d love to learn from you, man.

selama ini mereka hanya berada pada tahap “toleransi” war, dan itu tidak cukup untuk berintegrasi. toleransi hanya ‘membiarkan’ kaum yang berbeda hidup dengan caranya. itulah hak asasi manusia, yang tidak dilanggar di sini, memang. tapi ‘membiarkan’ not necessarily leads to integration.

menurut gw, bom di indonesia sudah meledak war. sudah pada ngeh kalau kita nih beda, ada suku2 yang punya isi kepala dan hati masing2 yang mau didenger dan terwakilkan.
dalam dunia pendidikan indonesia, perbedaan SES, suku, agama, dsb memang sudah dimulai (dan harus konsisten) untuk ‘peduli’ pada perbedaan, dengan desentralisasi pendidikan (i am not talking about the implementation level yah).

David Seah (2000) bilang, kalau gap etnis itu sangat berkorelasi kuat dengan gap perekonomian. maybe that could explain the kerusuhan Mei 98 ya.

interesting part is that now atmosfir kerajaan Malaysia berubah, akankah kebijakan2 itu juga berubah, dan seperti kecemasan kaum UMNO, Malaysia eventually akan seperti Singapore? some just want to “towards 2020 where Malaysia is one of developed countries” and some would still consider about “keeping Malaysia as Malaysian Country” tough way…

By: Yanwar van Tastikk

Yanwar van Tastikk — Tue, 01 Apr 2008 07:17:50 +0000

Dilihat dari kacamata sejarah, asimilasi di Indonesia terutama ditujukan untuk etnis Cina karena pada mulanya ada ketakutan terhadap ras kuning ini dalam bidang ekonomi. Program Benteng di zaman Sukarno membuktikan bahwa walaupun orang Cina “dipaksa” untuk berasimilasi, dan sampai pada tahapan tertentu berhasil, namun tujuan utamanya untuk mendorong kemandirian ekonomi kaum pribumi tidak berhasil, justru malahan etnis Cina yang lebih menonjol dalam perekonomian makro, disusul oleh etnis-etnis asing lain non pribumi. Suharto bahkan memberikan peluang kepada keturunan Cina untuk mengembangkan usahanya, yang dapat kita lihat dari banyaknya konglomerasi di antara mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Cina di Indonesia tidak berorientasi kepada negara asalnya, namun konglomerasi eksklusif sesama mereka sampai pada tahapan tertentu mematikan sektor-sektor ekonomi kecil masyarakat Indonesia. Bukan berarti kita serta menyalahkan etos kerja mereka, namun memang, sampai tahapan tertentu kaum pribumi Indonesia sering dirugikan jika bersaing dengan orang Cina. Untuk hal ini, mekanisme birokrasi di Indonesialah yang perlu dibenahi. Satu hal penting yang saya pelajari di Eropa adalah pentingnya mengenali identitas. Bagi kebanyakan negara Eropa, yang paling penting adalah integrasi, bukan asimilasi. Kaum imigran, terutama dari negara-negara Muslim tidak diminta untuk berasimilasi, namun mereka diharapkan untuk berintegrasi. Mereka tidak perlu mengubah namanya, mereka dipersilakan menggunakan bahasanya, dan mereka pun boleh berkumpul sesamanya. Sampai pada tahapan tertentu, integrasi ini dipandang berhasil, sebab mereka yang tidak dipaksa untuk berasimilasi akhirnya berintegrasi karena mereka merasakan fasilitas-fasilitas dan hak-hak yang sama dengan kaum pribumi. Hal ini tercermin dari tingkat perekonomian kaum pendatang yang dalam banyak hal sejajar dengan kaum pribumi, kecuali tentu saja yang malas berusaha. Ide besar yang saya petik di sini adalah menghargai hak asasi manusia. Tidak perlu memaksakan hal-hal yang sangat mendasar, karena hal tersebut justru akan mengundang reaksi balasan yang negatif. Orang Cina di Indonesia bernama Wijaya, namun mereka sangat eksklusif dan dalam banyak hal selalu mengutamakan bangsanya ketika menjalankan usahanya, sedangkan orang Maroko di Belanda bernama Hamid, namun mereka berbaur dengan penduduk lokal dan tidak berorientasi sesamanya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk memandang negatif asimilasi di Indonesia, namun kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa asimilasi di Indonesia mengandung bom waktu yang selalu siap meledak (masih ingat kerusuhan Mei 1998 di mana terjadi penyerangan terhadap etnis Cina?)